haa iki Otonomi Pendidikan

MUTU PENDIDIKAN

Otonomi Pendidikan Tak Efektif

Kamis, 2 Desember 2010 | 03:56 WIB

 

 

Jakarta, Kompas - Otonomi pendidikan dinilai sampai saat ini belum efektif untuk mempercepat peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Yang terjadi di daerah-daerah justru semakin banyak muncul keluhan soal kuatnya intervensi bupati/ wali kota kepada guru dan sekolah.
Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan yang diberikan kepada daerah seiring kebijakan otonomi daerah diminta untuk ditinjau kembali. Tuntutan yang mengemuka, minimal ada kebijakan untuk mengembalikan kewenangan soal guru kepada pemerintah pusat supaya mereka tidak menjadi korban kepentingan politik kepala daerah.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk ”Mengurai Problematika Guru dan Solusinya”. Diskusi digelar Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) berkaitan dengan Hari Guru Nasional 2010 dan HUT ke-65 PGRI di Jakarta, Rabu (1/12).
Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, usulan agar pemerintah mengambil kebijakan sentralisasi guru yang saat ini menjadi kewenangan bupati/wali kota ke pusat sudah disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono beberapa hari lalu. Ini disebabkan pengangkatan, pemberian sanksi, penghargaan, dan sebagainya tidak memerhatikan kompetensi dan riwayat karier guru, tetapi lebih pada mendukung atau tidak mendukung bupati/wali kota terpilih.
”Guru jadi serba salah saat pemilihan umum kepala daerah. Diam salah, mendukung salah satu calon juga salah. Ketika calon yang didukung kalah, banyak guru yang jadi korban dan disingkirkan,” kata Sulistiyo.

Dilema guru
Rukmana, Kepala SMPN 2 Pakisjaya, Karawang, membenarkan dilema yang dihadapi guru yang semakin dipolitisasi. Semisal, kebijakan pendidikan dasar gratis, bupati/wali kota mengeluarkan aturan tidak boleh ada pungutan dari masyarakat.
”Maunya pimpinan di daerah, sekolah bisa gratis cuma dengan dana BOS. Itu tidak cukup. Tetapi bantuan dari daerah tidak ada. Guru yang kelimpungan untuk membuat sekolah tetap berjalan baik,” ujarnya.
Bedjo Sujanto, Rektor Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, guru yang dipolitisasi menjadi tidak bebas dalam berkarya. ”Guru jadi mudah digencet. Susah buat guru untuk kritis karena ancaman tidak naik pangkat atau dimutasi,” kata Bedjo.
Pengamat pendidikan Soedijarto mengatakan, dalam UUD 1945 dinyatakan, pemerintah mesti menciptakan sebuah sistem pendidikan nasional. ”Tapi kenyataannya, pendidikan termasuk yang didesentralisasikan, padahal sebenarnya daerah belum mampu,” ujarnya.
Baedhowi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, pemecahan persoalan guru banyak bergantung kepada pemerintah daerah. (ELN)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2010/12/02/03562885/otonomi.pendidikan..tak.efektif