Rumah Prajurit
Di Bekas Gudang, Mayor Itu Tinggal...
Jumat, 12 Maret 2010 | 11:12 WIB
Bilik berdinding kayu dengan berukuran 9 meter persegi itu dipenuhi atribut militer, dari jaket doreng, topi berlambang Siliwangi, hingga lemari baja yang menyimpan pakaian dinas, celana, sarung, selimut, dan beberapa lembar baju santai.
Bekas gudang di belakang Kantor Bina Material Sistem Informasi Kodam III/Siliwangi itu dihuni Mayor Sukirja (50), Kepala Seksi Bina Material Sistem Informasi Kodam III/Siliwangi, selama tujuh tahun terakhir ini.
Perwira kelahiran Bantul, Yogyakarta, itu mengakui, dirinya menjalani program "doktor" alias "mondok di kantor" karena ketiadaan rumah dinas. Keluarga terpaksa ditinggalkan di rumahnya di Purwakarta. "Yah, begini ini saya mondok. Kontrak atau kos akan menghabiskan biaya," ujarnya saat ditemui di Markas Kodam III, Kamis (11/3) di Bandung.
Dalam sebulan, ia menerima gaji sekitar Rp 4 juta. Bapak dua anak itu harus memutar otak agar pendapatan cukup untuk keluarga di rumah. Apalagi, ia masih menanggung satu anak yang duduk di bangku kuliah dan satu lainnya di SMP.
Meskipun berpangkat mayor, Sukirja tidak bisa menuntut hak menempati rumah dinas. Jumlah rumah dinas Kodam III terbatas dan banyak di antaranya ditempati keluarga purnawirawan.
"Sebagai prajurit, saya tidak boleh mengeluhkan kondisi ini. Saya harus menerima risiko menjalankan tugas demi bangsa dan negara. Ini sudah jadi janji saya saat awal memutuskan sebagai tentara," ujarnya.
Menumpang
Kapten Susanto, staf Penerangan Kodam III, bernasib serupa. Sejak 1999 ia menumpang di rumah dinas Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Rumah itu ditempatinya karena ia dulu bertugas di Pussenkav.
Susanto bisa saja diminta meninggalkan rumah dinas itu sewaktu-waktu karena ia tidak lagi bertugas di Pussenkav. "Saya juga bingung nanti mau tinggal di mana kalau diminta pergi dari Pussenkav," ujar Susanto yang menanggung dua anak sekolah.
Dengan gaji sekitar Rp 3 juta, jangankan untuk mengontrak atau kos, untuk keperluan transportasi sehari-hari saja, Susanto acap kali menumpang rekan-rekannya yang memiliki kendaraan.
Kondisi Mayor Sukirja dan Kapten Susanto menjadi gambaran betapa kesejahteraan prajurit masih rendah. Jika prajurit berpangkat kapten dan mayor masih kesulitan tempat tinggal, di luar sana ada ribuan prajurit dengan pangkat lebih rendah yang nasibnya tidak lebih baik.
Sumpah prajurit untuk setia kepada bangsa dan negara sampai akhir hayat semestinya diimbangi penghargaan setimpal. Terhadap prajurit yang setia kepada janjinya, negara harus memenuhi kewajibannya menjamin hak mereka agar hidup layak sebagaimana warga negara lainnya. (RINI KUSTIASIH)
Bilik berdinding kayu dengan berukuran 9 meter persegi itu dipenuhi atribut militer, dari jaket doreng, topi berlambang Siliwangi, hingga lemari baja yang menyimpan pakaian dinas, celana, sarung, selimut, dan beberapa lembar baju santai.
Bekas gudang di belakang Kantor Bina Material Sistem Informasi Kodam III/Siliwangi itu dihuni Mayor Sukirja (50), Kepala Seksi Bina Material Sistem Informasi Kodam III/Siliwangi, selama tujuh tahun terakhir ini.
Perwira kelahiran Bantul, Yogyakarta, itu mengakui, dirinya menjalani program "doktor" alias "mondok di kantor" karena ketiadaan rumah dinas. Keluarga terpaksa ditinggalkan di rumahnya di Purwakarta. "Yah, begini ini saya mondok. Kontrak atau kos akan menghabiskan biaya," ujarnya saat ditemui di Markas Kodam III, Kamis (11/3) di Bandung.
Dalam sebulan, ia menerima gaji sekitar Rp 4 juta. Bapak dua anak itu harus memutar otak agar pendapatan cukup untuk keluarga di rumah. Apalagi, ia masih menanggung satu anak yang duduk di bangku kuliah dan satu lainnya di SMP.
Meskipun berpangkat mayor, Sukirja tidak bisa menuntut hak menempati rumah dinas. Jumlah rumah dinas Kodam III terbatas dan banyak di antaranya ditempati keluarga purnawirawan.
"Sebagai prajurit, saya tidak boleh mengeluhkan kondisi ini. Saya harus menerima risiko menjalankan tugas demi bangsa dan negara. Ini sudah jadi janji saya saat awal memutuskan sebagai tentara," ujarnya.
Menumpang
Kapten Susanto, staf Penerangan Kodam III, bernasib serupa. Sejak 1999 ia menumpang di rumah dinas Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Rumah itu ditempatinya karena ia dulu bertugas di Pussenkav.
Susanto bisa saja diminta meninggalkan rumah dinas itu sewaktu-waktu karena ia tidak lagi bertugas di Pussenkav. "Saya juga bingung nanti mau tinggal di mana kalau diminta pergi dari Pussenkav," ujar Susanto yang menanggung dua anak sekolah.
Dengan gaji sekitar Rp 3 juta, jangankan untuk mengontrak atau kos, untuk keperluan transportasi sehari-hari saja, Susanto acap kali menumpang rekan-rekannya yang memiliki kendaraan.
Kondisi Mayor Sukirja dan Kapten Susanto menjadi gambaran betapa kesejahteraan prajurit masih rendah. Jika prajurit berpangkat kapten dan mayor masih kesulitan tempat tinggal, di luar sana ada ribuan prajurit dengan pangkat lebih rendah yang nasibnya tidak lebih baik.
Sumpah prajurit untuk setia kepada bangsa dan negara sampai akhir hayat semestinya diimbangi penghargaan setimpal. Terhadap prajurit yang setia kepada janjinya, negara harus memenuhi kewajibannya menjamin hak mereka agar hidup layak sebagaimana warga negara lainnya. (RINI KUSTIASIH)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar