Jumat, 27 Agustus 2010

haa iki Sejatinya Keluar Dari Masalah, tapi....Diplomasi kita?

26/08/2010 - 14:55
Ancaman Travel Advisory Malaysia
‘Out of Context’ Datuk!
R Ferdian Andi R
Seri Anifah Aman
(IST)
INILAH.COM, Jakarta - Rencana Malaysia mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang berada di Indonesia menambah persoalan baru hubungan kedua negara. Diplomasi Malaysia terlihat selangkah lebih maju. Meski diplomasi yang muncul justru keluar dari substansi persoalan.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menyebutkan agar pemerintah Indonesia memastikan keselamatan dan keamanan warga Malaysia. Anifah juga meminta agar pemerintah Indonesia tidak emosional menghadapi masalah yang saat ini tengah terjadi.
“Karena jika perlu, kami akan mengeluarkan travel advisory. Saya akan mengimbau warga Malaysia tidak bepergian ke Indonesia, kecuali untuk urusan yang benar-benar penting,” ujarnya.
Anifah pun mengecam provokasi dan cemoohan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap negaranya. Ia menilai, unjuk rasa yang terjadi di Indonesia tak ubahnya upaya penantangan kepada Malaysia. “Tindakan tersebut seakan menantang kedaulatan kami,” cetusnya.
Pernyataan pejabat Malaysia jelas mengejutkan publik Indonesia. Pernyataan ini tak ubahnya menggiring substansi persoalan yang sejatinya menjadi perhatian pemerintah Indonesia kepada persoalan yang sama sekali tidak memiliki relevansi.
Anggota Komsi I DPR Ahmad Muzani menilai pernyataan pemerintah Malaysia dengan rencana mengeluarkan travel advisory merupakan upaya politik pengalihan isu serta pemutarbalikkan fakta.
“Kita akui memang ada demontrasi di Indonesia, ini merupakan konsekwensi negara demokrasi. Namun harus dingat ada pelecehan Malaysia ke Indonesia. Jadi Malaysia jangan memancing di air keruh,” tegasnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8).
Sekjen Partai Gerindra ini pun berharap agar pemerintah Indonesia tidak terpancing dengan pernyataan pemerintah Malaysia dengan rencana mengeluarkan travel advisory. Karena menurut Muzani, pernyataan Malaysia justru keluar dari konteks (out of centoxt) persoalan yang sebenarnya.
“Pernyataan pemerintah Malaysia tidak terkait dengan susbtansi masalah. Mereka tidak ada kaitannya dengan kita. Jadi pemerintah Indonesia jangan terpancing,” cetusnya.
Pemerintah Indonesia, menurut Muzani tidak perlu menanggapi pernyataan itu. Selain bertujuan mengalihkan isu pokok terkait pelanggaran terhadap wilayah Indonesia, posisi pemerintah Malaysia sudah terpojok. “Adanya demontrasi yang mengecam pemerintah Malaysia menjadi cara mereka mencari simpati di internal Malaysia,” kata Muzani.
Kendati demikian, Muzani menilai, pernyataan pemerintah Malaysia di satu sisi menunjukkan diplomasi yang maju selangkah dibandingkan Indonesia. Karena telah memberi respon yang justru lebih keras dari Indonesia.
“Saya berpikir dengan kemampuan diplomasi ini, apakah kita mempunyai kemampuan untuk menjaga kedaulatan. Saya meragukan diplomasi kita dapat menjaga sejengkal tanah kita,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPR Anis Matta menegaskan agar pemerintah Indonesia tidak terpancing dengan pernyataan pemerintah Malaysia. Anis meminta pemerintah mengedepankan proses diplomasi dan proses hukum.
“Semua pihak agar tidak bersikap emosional, karena pelanggaran sejenis tidak hanya kali ini saja. Hal-hal seperti ini pasti akan terjadi. Karena itu, kita berikan kesempatan kepada pemerintah,” imbuhnya.
Anis meminta agar tidak terlalu jauh berpikir untuk memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Karena selain akan berdampak nyata bagi Indonesia, persoalan serupa berpotensi muncul karena Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara. “Jadi jangan keluar dari pola hukum dan diplomasi,” cetusnya.
Terpisah, Koordinator LSM Benteng Demokrasi untuk Indonesia (Bendera) Mustar Bona Ventura menegaskan tidak terpengaruh dengan pernyataan Menlu Malaysia terkait rencana mengeluarkan travel advisory.
“Sampai hari ini belum berubah baik pernyataan, sikap maupun tindakan akan kita lakukan,” ujarnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta, Kamis (26/8).
LSM Bendera justru melihat, pernyataan Menlu Malaysia menunjukkan sikap yang reaktif dan tidak mengerti akar konflik di antara kedua negara. Menurut Mustar, mereka menganggap dengan melepas tiga staf KKP lalu kemudian masalahnya selesai.
“Padahal tidak sekadar itu,” cetusnya seraya menegaskan akan melakukan aksi ke sejumlah titik pusat bisnis Malaysia termasuk akan mengusir sejumlah artis bekewarganeraan Malaysia. [mdr]
Sumber : http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/08/26/773801/out-of-context-datuk/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar