haa iki Ungkapan Kata Pak Yusril

04/10/2010 - 18:00

Inilah Unek-unek Yusril tentang Pemerintahan SBY (1)

Yusril Ihza Mahendra
(inilah.com/Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta – Hampir setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, nasib bangsa dan negara sungguh tragis. Berbagai permasalahan tak kunjung terselesaikan sehingga pemerintah mengalami krisis kewibawaan.
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengemukakan hal itu dalam pernyataan tertulisnya kepada INILAH.COM, Senin (4/10). Dia mengemukakan hal itu terkait dengan Kini, pemerintahan Presiden SBY-Boediono yang sebentar lagi genap setahun setelah dilantik 20 Oktober 2009.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu mengingatkan pembukaan UUD 1945 mencamtumkan kata-kata penuh makna, yakni negara ini dibangun untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, dibentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan atas nama negara.
“Sejak awal, Pemilu 2009 yang buruk dengan manipulasi daftar pemilih, IT (teknologi informasi) KPU yang amburadul, dan dugaan penggunaan dana bail out Bank Century untuk membiayai kampanye Pilpres SBY-Boediono, telah menyebabkan pemerintah baru ini mengalami krisis kewibawaan,” ujar Yusril.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu mengakui apa yang dia kemukakan itu baru bersifat dugaan. Namun sikap defensif pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik pendukungnya terhadap semua permasalahan tersebut secara politik justru semakin mempreteli kewibawaan pemerintah.
Soal manipulasi data pemilih misalnya pernah menjadi angket di DPR periode 2004-2009. Namun DPR baru hasil Pemilu 2009 tidak meneruskan penyelidikan itu, padahal menurut UU Angket, DPR baru berkewajiban meneruskan angket itu. Negosiasi politik antarpartai dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, telah menenggelamkan kewajiban DPR baru meneruskan hak angket itu.
Penyelidikan terhadap amburadulnya IT KPU yang diduga kuat memainkan peranan besar dalam manipulasi Pemilu dan Pilpres, telah menelan korban dengan dijebloskannya Antasari Azhar ke dalam penjara dengan tuduhan yang mencengangkan, yang hingga kini tetap misteri.
Antasari tahu seluk beluk IT KPU yang dibangun dengan biaya besar, termasuk tahu siapa rekanan yang memenangi pengadaan peralatan IT itu. Dia baru saja berniat menyelidiki, belum apa-apa, tapi nasibnya keburu mengenaskan. Akhirnya rencana menyelidiki IT KPU kandas bersamaan dengan dijebloskannya Antasari ke dalam tahanan.
Bibit Slamet Riyanto dan Chandra Hamzah lain lagi ceritanya, niat mereka menelusuri bail out Century menjadi kandas dengan isu yang sengaja ditimpakan kepada mereka: penyuapan. Sampai sekarang status Bibit dan Chandra masih tersangka. Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap mereka ditolak pengadilan. Kini kabarnya sedang diuapayakan kasasi ke Mahkamah Agung. KPK menjadi lumpuh dengan kasus yang menimpa tiga pemimpinannya itu.
Adapun Susno Duadji yang mulai buka mulut hal-hal terkait dengan Century, dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan korupsi ketika menjadi Kapolda Jawa Barat. Sejak itu, tiga institusi penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan seolah menjadi berhadap-hadapan satu sama lain. Padahal, Presiden berkewajiban menjaga harmonisasi antara lembaga penegak hukum. Konflik terbuka tiga lembaga ini akan berakibat merosotnya kewibawaan aparatur penegak hukum.
Kalau kewibawaan aparatur penegak hukum rusak, krisis kewibawaan akan makin melebar. Rakyat tak percaya penegakan hukum dilakukan dengan niat tulus demi tegaknya hukum. Penegakan hukum hanyalah alat permainan untuk menutupi dan membela kepentingan. Negara akhirnya akan terjerumus kepada krisis kewibawaan yang kian dalam. [BERSAMBUNG/nic]

Sumber : http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/10/04/864721/inilah-unek-unek-yusril-tentang-pemerintahan-sby-1/