Berbahaya, Nasionalisme Ekonomi Gita Wirjawan
INILAH.COM, Jakarta - Ide nasionalisme ekonomi versi Kepala BKPM Gita Wirjawan amat berbahaya karena bisa membuat semua aset negara pindah tangan ke asing. Ini bertentangan dengan konstitusi.
Secara garis besar, nasionalisme ekonomi ala Gita Wirjawan, yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
tak mempersoalkan kepemilikan modal. Mau asing atau domestik tak masalah sepanjang memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia.
Gita yang menulis aartikel opini di harian Kompas mengritik ide nasionalisme ekonomi yang mendasarkan pada pembatasan kepemilikan asing di dalam negeri. Contohnya kebijakan yang memproteksi sama sekali modal asing tidak boleh masuk bisnis tertentu. Atau kebijakan yang membatasi modal asing, seperti tidak boleh lebih 50% atau boleh lebih dari 50% asal tetap ada modal nasional dan seterusnya.
Revrisond Baswir, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, ide nasionalisme ekonomi seperti yang diungkapkan Gita Wirjawan sangat berbahaya. Sebab, pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
“Jika terjadi privatisasi, akan terjadi rasionalisasi terhadap buruh dan komersialisasi aset-aset yang menyangkut hidup orang banyak. Harga-harga pun akan dikendalikan pemilik modal yaitu asing,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (13/10).
Apalagi, saat ini, beredar kabar, Gita Wirjawan akan dipindahkan menjadi Menteri BUMN yang saat ini dijabat Mustafa Abubakar. “Saya kira sangat bahaya, Gita Wirjawan jadi menteri BUMN. Sebab, Gita dengan terang-terangan membuat pernyatan-pernyataan mengenai tidak pentingnya kepemilikan pemerintah pada aset-aset negera di BUMN,” ungkapnya.
Lebih jauh Revrisond mengatakan, pemerintah selama ini sangat pro terhadap agenda-agenda privatisasi yang jadi agenda bersama pemerintahan SBY-Boediono. “Saat ini, Wapres Boediono memiliki sikap yang sama seperti itu,” paparnya.[ram]
Secara garis besar, nasionalisme ekonomi ala Gita Wirjawan, yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
tak mempersoalkan kepemilikan modal. Mau asing atau domestik tak masalah sepanjang memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia.
Gita yang menulis aartikel opini di harian Kompas mengritik ide nasionalisme ekonomi yang mendasarkan pada pembatasan kepemilikan asing di dalam negeri. Contohnya kebijakan yang memproteksi sama sekali modal asing tidak boleh masuk bisnis tertentu. Atau kebijakan yang membatasi modal asing, seperti tidak boleh lebih 50% atau boleh lebih dari 50% asal tetap ada modal nasional dan seterusnya.
Revrisond Baswir, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, ide nasionalisme ekonomi seperti yang diungkapkan Gita Wirjawan sangat berbahaya. Sebab, pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
“Jika terjadi privatisasi, akan terjadi rasionalisasi terhadap buruh dan komersialisasi aset-aset yang menyangkut hidup orang banyak. Harga-harga pun akan dikendalikan pemilik modal yaitu asing,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (13/10).
Apalagi, saat ini, beredar kabar, Gita Wirjawan akan dipindahkan menjadi Menteri BUMN yang saat ini dijabat Mustafa Abubakar. “Saya kira sangat bahaya, Gita Wirjawan jadi menteri BUMN. Sebab, Gita dengan terang-terangan membuat pernyatan-pernyataan mengenai tidak pentingnya kepemilikan pemerintah pada aset-aset negera di BUMN,” ungkapnya.
Lebih jauh Revrisond mengatakan, pemerintah selama ini sangat pro terhadap agenda-agenda privatisasi yang jadi agenda bersama pemerintahan SBY-Boediono. “Saat ini, Wapres Boediono memiliki sikap yang sama seperti itu,” paparnya.[ram]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar