Selasa, 06 Juli 2010

haa iki Pendaftaran SMU Online Kacau Karena Proyek

06/07/2010 - 09:55
Pendaftaran SMU Online Kacau Karena Proyek
Billy Audra B & Ellyzar Zachra PB

(IST)
INILAH.COM, Jakarta - Kacaunya pendaftar siswa SMU DKI Jakarta akibat server overload dinilai akibat ego kementrian. Sistem online itu juga dinilai tak akan menghilangkan jual beli bangku.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta akhirnya memperpanjang jadwal PPDB (penerimaan peserta didik baru) tahap I, hingga 8 Juli 2010. Upaya itu dilakukan, setelah sistem PPDB realtime bermasalah karena kelebihan beban (overload), akibat tingginya jumlah pendaftar calon siswa SMA/SMK.
Tak urung peristiwa itu disayangkan banyak pihak. Mantan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Masduki Baidlowi menyatakan yang pasti jadi korban atas kejadian itu adalah murid dan guru dan mengganggu e-learning.
“Itu (e-learning ) sesuatu yang tidak bisa tidak, harus diselenggarakan saat ini, karena ke depan dalam kompetisi global, kita harus menyiapkan perangkat proses pendidikan yang bersaing antara satu negara dengan negara lain,” katanya kemarin di Jakarta.
Ia juga mengkhawatirkan pendaftaran secara online makin membuat subur jual beli bangku. Karena di balik online masih ada proses kelanjutannya. Padahal kenyataan di lapangan, masih ada oknum yang bermain.
”Di balik proses online itu tetap saja ada operasi yang dilakukan kepala sekolah, guru-guru dan tidak lepas dari negosiasi-negosiasi dengan wali murid. Masih mungkin. Jadi online itu tidak menafikkan terhadap unsur-unsur subyektifitas. Subyektifitas di sini hubungan-hubungan individu dengan berbagai kepentingannya,” jelasnya.
Profesor Riset LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Hermawan Sulistyo menilai permasalahan itu bisa muncul karena adanya ego kementrian yang berhubungan dengan proyek di pendaftaran online itu.
”Biasanya ini berkaitan dengan ego setiap kementrian, pengalaman saya ego itu berhubungan dengan proyek. Jadi kebanyakan orang-orang di kementrian lebih mementingkan proyeknya,” katanya.
Sementara rencana penambahan bandwith untuk mengatasi masalah server yang overload itu dinilai Hermawan hanya akan menyelesaikan masalah sementara. Tapi ia mengingatkan dari tahun ke tahun kondisinya tidak membaik.
“Setiap kementerian itu biasanya bukan menterinya, tapi kebanyakan dirjen-dirjennya. Para dirjen, sekjen dan direktur-direktur. Menteri baru seperti M Nuh kalau mau memecahkan persoalan ini harus dirotasi itu, dari dirjen pendidikan ke bawah, puterin (rotasi) terus dia agar tidak akan ego-ego seperti itu,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya kecurangan soal kuota siswa di balik sistem online itu, Mantan Guru Besar UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Santoso S Hamijoyo menilai masyarakat jangan terburu curiga sebelum ada bukti. Namun kemungkinan itu tetap ada, jika data proses pendaftaran tidak transparan.
“Kalau sudah online kan ada record. Secara online kan ada data, dan harusnya data itu terbuka. Jangan sampai tersimpan oleh pengelola. Sistem seperti ini memang harus open management,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan tindakan tegas perlu diambil agar kegagalan apapun, termasuk proses pendaftaran siswa tak terjadi lagi. “Harus ditegur. Diperingatkan agar jangan terjadi lagi ke depannya sesuai aturan internal. Ini semuanya menyangkut kepentingan publik,” tandas Santoso.
Ia menambahkan jadwal PPDB yang diperpanjang menjadi 8 Juli 2010 akibat server kelebihan beban itu merupakan bentuk ketidaksiapan perlengkapan teknis serta kurang disiplin.
“Apakah kita memang sudah siap? Pertama, perlengkapan teknis pendukung sudah lengkap atau belum. Kedua, disiplin. Jika kita mengangkat masalah ini secara online maka disiplin kerja juga harus matang,” katanya.
Profesor Santoso melihat bahwa tujuan baik dari pendaftaran online itu tidak sejalan dengan prosesnya. Maksud penerapan baik, tapi selanjutnya tidak. Buktinya ada yang tercecer dan ada yang ditunda. “Masalah disiplin memang masalah nasional kita semua,” katanya.
Masduki Baidlowi menilai kasus jual bangku hingga kini masih ada, karena motifnya pragmatis untuk mencari keuntungan. Jual bangku itu dilakukan baik oleh guru ataupun oknum kepala sekolah.
Masduki juga mempertanyakan wali murid yang belum menyadari cara bersaing yang benar adalah dengan kualifikasi sesuai kemampuan kognisi murid. “Wali murid memaksa, walaupun anak didik tidak masuk kualifikasi di sekolah tertentu. Dia bisa menyogok. Nah budaya sogok ini dia tidak berdiri sendiri. Salah satu faktor yang paling utama dari hal ini adalah guru, kepala sekolah atau kepala dinas yang hidupnya konsumtif. Pola konsumtif itu bisa berpengaruh terhadap pola kerja. Itu salah satu faktor,” katanya.
Namun ia tidak setuju jika sistem online ditinjau ulang. Sistem online itu memang diarahkan untuk meniadakan jual bangku yang dilakukan oleh oknum sekolah.
“Ini kan proses transisi. Nah tinggal bagaimana proses dibalik sistem online. Saya kira tujuan online untuk meniadakan jual bangku itu. Sehingga, nanti yang tejadi memang adalah yang terpilih yang masuk ke sekolah itu orang-orang yang sesuai kualifikasi,” imbuhnya. [mdr]

Sumber : http://www.inilah.com/news/read/teknologi/2010/07/06/646471/pendaftaran-smu-online-kacau-karena-proyek/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar