haa iki Ical Dikritik Rinakit, Gazali, dan Refly

Ical Dikritik Rinakit, Gazali, dan Refly

Minggu, 23 Mei 2010 | 03:18 WIB

jakarta, kompas - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengenai Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, Sabtu (22/5) kemarin, mendapatkan kritik keras dari tokoh Sekretariat Bersama Masyarakat Sipil, Effendi Gazali; peneliti senior Cetro, Refly Harun; dan peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit.
Di sela rapat koordinasi teknis di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin, Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah Aburizal Bakrie atau akrab dipanggil Ical mengatakan, setgab dipastikan akan sampai tahun 2014. ”Insya Allah sampai tahun 2014. Setelah itu kita atur lagi,” ujar Aburizal Bakrie.
Ia tidak sependapat apabila setgab dilembagakan seperti Barisan Nasional (Barnas) di Malaysia. Menurut Ical, koalisi yang ada sekarang pun sudah cukup kuat.
Ditanya mengenai pidato mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perkawinan pengusaha dan penguasa, Ical menjawab, ”Jangan dikira orang bisnis itu bodoh.”
”Sama seperti orang yang di sekolahan, orang di universitas, atau misalnya pegawai negeri atau TNI. Sama baiknya. Apalagi kalau kontribusi orang bisnis itu pajak. Tidak ada pajak, tidak ada pembangunan. Jadi bahwa melakukan lobi biasa,” ujarnya.

Diragukan

Secara terpisah, peneliti senior Cetro, Refly Harun, meragukan pernyataan Ical. Kebersamaan partai koalisi sangat ditentukan oleh konstelasi politik menjelang tahun 2014. Apalagi ada unsur rivalitas antara Partai Demokrat dan Golkar untuk menjelang pemilu.
”Masalahnya, Ical kalau apple to apple dengan semua tokoh politik tak mungkin menjadi calon wakil presiden. Kecuali apple to apple dengan SBY, tetapi itu tidak mungkin. Demokrat pun tak mungkin mencalonkan Ical sebagai capresnya. Jadi, sudah pasti akan selesai sebelum tahun 2014,” ujar Refly.
Effendi Gazali kemarin mengatakan, hal itu bukan lobi biasa, tetapi upaya menciptakan hegemoni.
”Padahal, yang harus dilihat adalah praktik dwifungsi pengusaha-penguasa yang telah mengakibatkan delapan prahara, antara lain masalah lumpur Lapindo, dugaan pengemplangan pajak, dugaan korupsi, dugaan keras mafia hukum, kasus Bank Century, impunitas pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya manusia, dan eksploitasi sumber daya alam. Apanya yang biasa,” ujar Gazali.
Sukardi Rinakit mengatakan, tujuan utama setgab adalah menyelamatkan SBY sampai tahun 2014. ”Hanya implikasinya yang berbahaya karena bisa membuat demokrasi menjadi defektif atau mundur, antara lain, karena setgab berpotensi memotong proses pengambilan kebijakan meskipun istilah mereka memberi masukan. Namun, itu yang dilakukan Aspri pada masa Orde Baru,” ujar Rinakit yang memberi beberapa alasan.(ana/OSD/eki)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/23/03184817/ical..dikritik.rinakit.gazali.dan.refly.