Pemerintah Sulit 'Kendalikan' Muhammadiyah
MA Hailuki
INILAH.COM, Jakarta- Muhammadiyah sebentar lagi akan menggelar Muktamar Satu Abad, (3/7) di Yogyakarta. Di usia yang sudah sepuh saat ini, Muhammadiyah masih tetap konsisten bersikap kritis terhadap pemerintah.
Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah tetap pada garisnya yang tidak mudah dikooptasi pemerintah, bahkan bisa dikatakan kerap berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terutama penyikapan terhadap kasus-kasus korupsi semisal mega skandal BLBI dan Bank Century.
Pada kurun 2004 hingga 2009, Din membawa Muhammadiyah dekat dengan kalangan oposisi, terutama PDI Perjuangan. Din selalu hadir dalam acara-acara seremonial besar yang diselenggarakan PDIP.
Ketika Pilpres 2009, Din sempat melakukan manuver mengumpulkan Megawati Soekarnoputeri dan Jusuf Kalla di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta guna mendesak KPU dan pemerintah menyelesaikan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau balau.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, sikap Muhammadiyah yang cenderung berseberangan dengan pemerintah adalah bagian dari karakter yang tak bisa dipisahkan. Sebab, sebagai Ormas Islam besar dan salah satu yang tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki jati diri sebagai penyeru kebaikan dan pencegah kemunkaran.
"Apa yang dilakukan Din Syamsuddin dilakukan juga oleh pendahuluanya, Syafii Maarif dan Amien Rais. Bahkan pada saat akhir era orde bari dan awal reformasi, Amien Rais begitu kritis terhadap pemerintah," ujar Qodari kepada INILAH.COM selasa (29/6) malam.
Qodari menilai, Muhammadiyah secara organisasi maupun individual selama ini telah memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kader-kader Muhammadiyah tersebar di berbagai partai politik, keberadaan mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan figur-figur yang menentukan arah partai tersebut.
Sikap Muhammadiyah yang kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah lanjut Qodari, harus diakui membuat adanya jarak dan kesan 'perang dingin'. Khususnya antara Din Syamsuddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun juga ada kesan Presiden SBY tidak nyaman dengan kritik-kritik Muhammadiyah yang dilontarkan Din Syamsuddin," ujar Qodari.
Oleh karena itu, sangatlah beralasan bila SBY lebih memilih umrah ketimbang membuka langsung Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Meski tetap membuka Muktamar melalui media teleconfrence, namun ketidakhadiran SBY harus diartikan sebagai sinyal bahwa SBY selama ini kurang nyaman dengan ormas Islam berlambang matahari bersinar itu.
"Bagaimanapun juga Muhammadiyah bukan organisasi kecil, ada sejarah dan tokoh dan ada peranan yang tidak sedikit terhadap bangsa ini. Itulah yang jadi pertimbangan SBY, belum lagi kader-kader Muhammadiyah di berbagai parpol bisa tersinggung juga," jelas Qodari.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, ketidakhadiran SBY secara fisik di Yogyakarta tidak memiliki motif politis apa pun. Max membantah isu yang berkembang seolah-olah kondisi itu mencerminkan hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah kurang harmonis. Apalagi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memang sering melayangkan kritik tajam terhadap pemerintahan.
Din Syamsuddin pun sudah menyampaikan kepada warga Muhammadiyah untuk tidak berburuk sangka kepada Presiden SBY. Din menjelaskan, dari Kanada dan Turki, Presiden langsung menunaikan ibadah umrah.
“Saya yakin tidak ada niat Presiden untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah dengan pembukaan seperti itu,” papar Din.[mah]
Sumber : http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/06/30/633421/pemerintah-sulit-kendalikan-muhammadiyah/
Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah tetap pada garisnya yang tidak mudah dikooptasi pemerintah, bahkan bisa dikatakan kerap berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terutama penyikapan terhadap kasus-kasus korupsi semisal mega skandal BLBI dan Bank Century.
Pada kurun 2004 hingga 2009, Din membawa Muhammadiyah dekat dengan kalangan oposisi, terutama PDI Perjuangan. Din selalu hadir dalam acara-acara seremonial besar yang diselenggarakan PDIP.
Ketika Pilpres 2009, Din sempat melakukan manuver mengumpulkan Megawati Soekarnoputeri dan Jusuf Kalla di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta guna mendesak KPU dan pemerintah menyelesaikan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau balau.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, sikap Muhammadiyah yang cenderung berseberangan dengan pemerintah adalah bagian dari karakter yang tak bisa dipisahkan. Sebab, sebagai Ormas Islam besar dan salah satu yang tertua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki jati diri sebagai penyeru kebaikan dan pencegah kemunkaran.
"Apa yang dilakukan Din Syamsuddin dilakukan juga oleh pendahuluanya, Syafii Maarif dan Amien Rais. Bahkan pada saat akhir era orde bari dan awal reformasi, Amien Rais begitu kritis terhadap pemerintah," ujar Qodari kepada INILAH.COM selasa (29/6) malam.
Qodari menilai, Muhammadiyah secara organisasi maupun individual selama ini telah memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kader-kader Muhammadiyah tersebar di berbagai partai politik, keberadaan mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan figur-figur yang menentukan arah partai tersebut.
Sikap Muhammadiyah yang kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah lanjut Qodari, harus diakui membuat adanya jarak dan kesan 'perang dingin'. Khususnya antara Din Syamsuddin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun juga ada kesan Presiden SBY tidak nyaman dengan kritik-kritik Muhammadiyah yang dilontarkan Din Syamsuddin," ujar Qodari.
Oleh karena itu, sangatlah beralasan bila SBY lebih memilih umrah ketimbang membuka langsung Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Meski tetap membuka Muktamar melalui media teleconfrence, namun ketidakhadiran SBY harus diartikan sebagai sinyal bahwa SBY selama ini kurang nyaman dengan ormas Islam berlambang matahari bersinar itu.
"Dalam politik tidak ada yang kebetulan, jadwal umrah itu bisa diatur. Mungkin ini sinyal kapada calon ketua umum Muhammadiyah yang baru bahwa selama ini SBY tidak nyaman dengan Muhammadiyah."
Lalu mengapa SBY masih mau membuka muktamar via teleconfrence? menurut Qodari, SBY masih memperhitungkan bobot politik Muhammadiyah di kancah nasional. Jika SBY tidak bersedia sama sekali membuka Muktamar Satu Abad yang sangat monumental bukan tidak mungkin warga Muhammadiyah akan mengingat dan mencatat SBY sebagai pemimpin yang tidak arif dan bijak."Bagaimanapun juga Muhammadiyah bukan organisasi kecil, ada sejarah dan tokoh dan ada peranan yang tidak sedikit terhadap bangsa ini. Itulah yang jadi pertimbangan SBY, belum lagi kader-kader Muhammadiyah di berbagai parpol bisa tersinggung juga," jelas Qodari.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, ketidakhadiran SBY secara fisik di Yogyakarta tidak memiliki motif politis apa pun. Max membantah isu yang berkembang seolah-olah kondisi itu mencerminkan hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah kurang harmonis. Apalagi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memang sering melayangkan kritik tajam terhadap pemerintahan.
Din Syamsuddin pun sudah menyampaikan kepada warga Muhammadiyah untuk tidak berburuk sangka kepada Presiden SBY. Din menjelaskan, dari Kanada dan Turki, Presiden langsung menunaikan ibadah umrah.
“Saya yakin tidak ada niat Presiden untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah dengan pembukaan seperti itu,” papar Din.[mah]
Sumber : http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/06/30/633421/pemerintah-sulit-kendalikan-muhammadiyah/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar