Kamis, 24 Juni 2010

haa iki Pemerintah Telah Lakukan Pembiaran

Pemerintah Telah Lakukan Pembiaran
Korban Kebocoran Gas Terus Bertambah
Kamis, 24 Juni 2010 | 04:27 WIB

Jakarta, Kompas - Terus jatuhnya korban akibat kebocoran tabung gas serta belum adanya tindakan konkret untuk mencegah jatuhnya korban baru memperlihatkan pemerintah melakukan pembiaran atas kondisi masyarakat yang terus-menerus menjadi korban kebijakan konversi energi.
Menurut Pengawas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Indah suksmaningsih, makin hari makin sering terjadi kecelakaan yang membawa korban meninggal atau luka bakar dan kerugian harta benda. Sementara pemerintah belum melakukan sesuatu yang sangat dibutuhkan rakyat yang saat ini tak memiliki alternatif sumber energi lain.
”Pemerintah melakukan pembiaran dan tidak ada kesungguhan untuk segera mengakhiri keadaan ini,” tutur Indah, Rabu (23/6), di Jakarta.
Mantan Ketua Umum DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Muhamad Nur Adib secara terpisah meminta pemerintah dan instansi berkait segera menertibkan produk tabung ataupun perlengkapannya, seperti selang dan regulator yang disebut sudah memiliki standar nasional Indonesia, tetapi diragukan kebenarannya.
”Kebanyakan pengguna elpiji bersubsidi tak kuat membeli selang dan regulator ber-SNI yang baru karena harganya bagi ukuran mereka mahal. Padahal, secara berkala selang dan regulator harus diganti, begitu pula dengan tabung yang rusak,” tutur Adib.
Ia mengakui, di setiap stasiun pengisian bahan bakar gas sekarang dilengkapi drum berisi air untuk mengecek tabung gas, bocor atau tidak, tetapi dalam praktik pekerjaan mengecek satu per satu tak mudah dilakukan.
Melihat kondisi pascakonversi minyak tanah ke elpiji, Indah semakin yakin bahwa pemerintah sejak awal tak menyiapkan secara saksama konversi itu. Bahkan, menurut dia, program konversi sebenarnya bukan untuk penghematan energi, tetapi hanya untuk mencabut subsidi agar beban APBN tak semakin berat.

Bertanggung jawab

Menanggapi berbagai kritik itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, seusai mengikuti rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, mengatakan, PT Pertamina (Persero) dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk ikut mencegah terjadinya kebocoran penggunaan tabung gas elpiji tiga kilogram di masyarakat.
Selain dinilai mengetahui siapa saja para pemasok tabung gas elpiji, Pertamina juga seharusnya ikut mengontrol dan memeriksa kelayakan tabung saat pengisian ulang tabung gas elpiji. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga ikut mengawasi Pertamina.
Prinsipnya, kata Hatta, pemerintah harus terus mengatasi agar tidak bocor. Caranya, dengan melakukan inspeksi. Inspeksinya, yaitu pertama, saat pengisian ulang tabung gas, setiap pemasok harus bertanggung jawab untuk mengecek melalui supervisi Pertamina ataupun Kementerian ESDM yang mengordinasinya.
Menurut Hatta, kebocoran gas biasanya terjadi di tiga tempat, yakni di tabung, selang, atau pentil yang digunakan untuk pengikat gas di mulut tabung. Meskipun tabung gas elpiji itu sudah dinyatakan aman, tetap berpotensi berbahaya jika terjadi kebocoran.
Oleh karena itu, selain sudah mendapatkan sertifikasi di tabungnya, sebaiknya juga harus ada pengecekan dan kontrol.
Hatta meminta, harus ada sosialisasi kepada masyarakat yang baru melakukan perubahan dari sebelumnya minyak tanah kemudian beralih menggunakan gas elpiji.
Kurangnya edukasi juga diakui oleh Ketua Forum Industri Kecil Jawa Barat Fuzy Agus di Bandung. Menurut Fuzy, Pertamina belum giat melakukan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat.
Apabila menghirup aroma gas, kompor dan tabung harus dibawa keluar ruangan. Masyarakat terutama di pedesaan biasanya menyepelekan bau gas. Pertamina seharusnya lebih gencar mengedukasi masyarakat.
Wakil Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Suharman mengatakan, banyaknya ledakan gas yang terjadi beberapa waktu terakhir disebabkan ketidaktahuan masyarakat. Kebijakan konversi gas dinilai terlalu dipaksakan sehingga masyarakat belum siap mengalami lompatan budaya.
”Masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar atau arang dipaksa menggunakan tabung gas,” kata Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UGM itu.
Sebagian warga Pulau Bali menyingkirkan penggunaan tabung gas elpiji tiga kilogram. Mereka takut kasus kebakaran dan ledakan gas menimpa mereka. Pilihan itu sudah diambil 2-3 bulan terakhir.
Survei cepat yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali pada 200 pengguna tabung gas di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Mei lalu, menunjukkan sekitar 90 persen atau 180 pengguna memilih menghentikan penggunaan tabung gas kemasan tiga kilogram.
”Ada yang beralih ke elpiji kemasan 12 kilogram, tetapi ada yang memilih ekstrem kembali ke kayu bakar karena minyak tanah semakin sulit diperoleh,” kata Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali Putu Armaya di Denpasar, Rabu.(NDY/ARN/SF/TRI/BEN/BEE/CHE/BAY/MHF/ARA/IRE/HAR)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/24/04274369/pemerintah.telah.lakukan.pembiaran

Tidak ada komentar:

Posting Komentar